MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

LiteratureLeave a Comment on MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Zulkikinos Tenos
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 23 May 2010
Pages: 406
PDF File Size: 19.70 Mb
ePub File Size: 17.66 Mb
ISBN: 470-9-44750-656-2
Downloads: 79330
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grobar

Hal ini terkait dengan adanya perbedaan cakupan pengertian peserta diantara keduanya. Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu diintegrasikan di bawah satu sistem.

Secara kualitatif terdapat beberapa kesan negatif akibat masih belum optimalnya kualitas layanan peserta JKA ini.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Oleh karena itu, dibandingkan JKA, jamkesmas memiliki dasar hukum pedoman pelaksanaan yang lebih kuat. Jameksmas Model Pemungutan Iuran a. Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program JKA tersebut telah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 3 tersebut.

Dasar hukum tersebut misalnya setingkat Keputusan Gubernur. Perlu adanya tindak lanjut pengaturan JKA tentang peserta, jumlah iuran, dan cara pemungutan iuran yang di dalamnya mengatur tentang peserta penerima bantuan iuran dan peserta yang wajib membayar iuran dalam jumlah dan cara tertentu.

Terdapat 2 Dua Kanlak Pelaksanaan Manlak. Di samping sumber pembiayaan yang berbeda yaitu JKA dengan APBA dan Jamkesmas dengan APBN, akibat perbedaan ketentuan isi pedoman pelaksanaan terdapat perbedaan di dalam metode perhitungan pembiayaan kesehatan tersebut.

Jaminan sosial meliputi baik asuransi sosial maupun jaminan sosial lainnya yang tidak menerapkan metode asuransi dalam pelaksanaannya.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Kesiapan Masyarakat dan Pihak Terkait. It is recommended to furthur regulate JKA on beneficiary, premium, and methods of collection payment in form of a governotorial decree. Salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan JKA jsmkesmas Jamkesmas adalah terkait pembayaran honorarium.

Demikian juga klaim pembayaran biaya JKA lebih mudah dari pada Jamkesmas. Perbedaan ketentuan isi pedoman pelaksanaan lainnya adalah terkait standar pelayanan dan jenis serta harga obat. Sebagai bandingan di negara asal konsep jamkesmaas sosial yaitu Jerman, pelaksanaan jaminan kesehatan sosial memang lebih bersifat desentralisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, dengan melaksanakan sistem partisipasi yang baik diantara pusat pelayanan kesehatan yang terlibat menuju pada peningkatan kualitas dan pemenuhan secara jamkemsas kebutuhan pasien.

  2WIRE 3600HGV MANUAL PDF

For this purposes, legal research methodology was jamkesmad by combining normative-legal research, comperative-legal research and socio-legal research approaches. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan JKA yang menentukan badan penyelenggara JKA ini ke depan, apabila sudah menggunakan mekanisme pemungutan iuran pada peserta yang wajib mengiur. Data lapangan menunjukkan bahwa standar tarif honorarium pelaksana JKA lebih tinggi daripada Jamkesmas.

Dalam hal ini pertimbangan putusan MK menjelaskan bahwa pusat tidak boleh memonopoli kewenangan dan daerah tidak boleh eksklusif.

An International Analysis Geneva: Sulastomo,Sistem Jaminan Sosial Nasional: Perlu adanya perbaikan layanan peserta pada setiap tingkatan layanan kesehatan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia HAM yang juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik secara nasional maupun secara internasional universal.

Oleh karena JKA dan jamkesmas masih menggunakan standar pelayanan dan obet yang berbeda menimbulkan jumlah alokasi dana yang berbeda untuk pelayanan dan obat tertentu sehingga dapat menimbulkan kesan adanya diskriminasi kepada peserta JKA dan peserta Jamkesmas di dalam praktek.

Pada tahapan awal peserta JKA seluruh penduduk Aceh yang biaya ditanggung sepenuhnya melalui APBA, baik yang miskin maupun yang kaya, sedangkan peserta jamkesmas adalah penduduk Indonesia yang miskin saja. Ada juga Negara lain seperi RRC, beberapa kotamadya sedang mengupayakan sistem jaminan sosial kesehatan. Database jaminan kesehatan tersebut perlu diintegrasikan secara baik satu sama lainnya, termasuk juga menyediakan hubungan link dengan database peserta jaminan kesehatan lainnya, yaitu Askes dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JPK Jamsostek.

Akibatnya dalam hal tertentu dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif.

Dengan izin Allah SWT penelitian ini telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses dan prosedur yang ada dalam tata aturan kegiatan pelaksanaan penelitian, untuk itu, Tim Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Lembaga, khususnya Ketua dan seluruh staf Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, serta seluruh partisipan dan yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini, yang telah membantu secara materil dan moril atas penyelenggaraan Penelitian penelitian yang berjudul Jaminan Sosial Kesehatan: Integrasi Ajmkesmas antara Pusat dan Daerah Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: Pemilihan alternatif model tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta JKA.

  ALEKSIC ESTIMATING EMBEDDING DIMENSION PDF

JKA memiliki database sendiri yang masih dalam proses penyelesaiannya, sedangkan jamkesmas telah memiliki database peserta sendiri secara nasional.

Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA.

Hal ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap program JKA ini. Model pemungutan iuran asuransi kepada peserta yang wajib bayar karena bukan penerima bantuan iuran dapat ditetapkan jamkemsas regulasi daerah berbentuk Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan, memodifikasikan, 20111 mengembangkan dari model pemungutan iuran asuransi sosial jamkesmae telah ada, termasuk rancangan Perpres Jaminan Kesehatan.

Dalam hal ini dapat disediakan pusat informasi disetiap unit layanan pusat pengaduan masyarakat dalam bentuk call center dan alamat situs internet website JKA. UU SJSN sebagaimana telah dirubah dengan Putusan MK RI memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan atau mendirikan sendiri badan penyelenggara jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan sosial di daerah, asalkan terdapat kaitan integrasi dengan program nasional di pusat.

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dari aspek legal terdapat dua sumber hukum yang berbeda. Seringkali Puskesmas lebih diuntungkan dalam hal formula alokasi jumlah pembayaran dimaksud. Bahkan sebagian peserta tertentu yang miskin atau tidak mampu tidak pernah membayar sendiri, tetapi dibayar oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Acehsebagai penerima bantuan iuran.

Badan Penyelenggaraan yang Melakukan Pemungutan Iuran Belum Jelas UU SJSN sebagaimana telah dirubah dengan Putusan MK RI memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan atau mendirikan sendiri badan penyelenggara jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan sosial di daerah, asalkan terdapat kaitan integrasi dengan program nasional di pusat.

Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan PT Askes Persero. Populasi dan Sampel Yang menjadi informan dan responden sampel penelitian tahun ke dua adalah sebagai berikut. Pengolahan dan Analisis Data. Martinus Nijhoff Publishers, Hal. Pergub demikian penting untuk dapat dijadikan dasar hukum danpedoman dalam melakukan pemungutan iuran pada peserta yang masih mengiur. Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan membantu Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan dan mengembangkan program JKA sehingga dapat meningkatkan kualitas capaian program.